(Re)konstruksi Kepahlawanan

Standard
(Re)konstruksi Kepahlawanan

PADA periode pra-Kolonial, ketika Nusantara ini masih terkotak dalam otoritas para raja dan jarak sosial antara elite keraton yang menjadi semacam sentral sosio-kultural dengan kawula rakyat yang lebih menyerupai satelit tunduk pada hukum ’kosmik’ bernama kepatuhan, kita membaca kisah heroik para raja sekaligus mitos, legenda, dan hikayat tentang mereka sebagai pemegang Wahyu Cakraningrat.

abstract-landscape-tree-fine-art-prints-renewed-energy-by-megan-duncanson-megan-duncanson

Di saat yang sama, kita juga membaca nasib kawula rakyat dalam posisi mereka sebagai abdi, massa dan bala tentara yang harus selalu siap dimobilisir untuk kepentingan berperang, atau memanggul batu kali yang akan dijadikan candi, pesanggrahan, dan prasasti sebagai perlambang kebesaran para raja.

Di kalangan rakyat, ketika dimobilisir, barangkali ada rasa sakit, tetapi mungkin juga menyelip rasa bangga. Karena, di masa itu, satu-satunya tolok ukur ketinggian moralitas dan religiusitas adalah kepatuhan kepada sabda. Inilah kenyataan tentang hegemonisasi kuasa di dalam kehidupan sosial-ekonomi-politik-budaya. Hegemonisasi yang membungkus segala bentuk ketidakadilan dengan nilai kultural yang bernama kesetiaan pada sabda dan titah raja.

Hegemonisasi ini menjadi strategi klasik dan taktik politis yang mangkus untuk membungkam potensi mobilitas vertikal dan perlawanan serta kepahlawanan rakyat jelata dan menjinakkan mereka di bawah titah raja. Ken Arok pun, untuk memaafkan pengkhianatan dan pembangkangannya atas sabda, diapresiasi sebagai manusia titisan dewa. Bahkan, separuh dewa. Cara ini dipakai tidak lain untuk mempertahankan konsepsi kepahlawanan dan kesatriaan di dalam logika tradisional-feodal yang mengidentifikasi kepahlawanan dengan sosok seorang pangeran berdarah biru yang duduk di atas pelana kuda. Logika ini dengan sendirinya, mengkonstruksi sebuah citraan tentang kepahlawanan, bahwa kaum pemberani dan pembela kebenaran itu identik dengan “kasta tinggi”. Ini menutup rapat-rapat kemungkinan citraan yang lain tentang kepahlawanan dalam sosok seorang petani miskin, dari kasta terendah, buta huruf, tanpa kuda, dan tanpa alas kaki.

DI zaman Kolonial, logika tradisional-feodal di atas makin diberati watak kolonial yang cenderung diskriminatif dan rasial. Pada periode ini, kita membaca sebuah garis pertikaian antarpenguasa, yakni penguasa kolonial dengan penguasa feodal yang meruncing menjadi konflik bersenjata. Konsepsi kepahlawanan masih tetap di dalam lingkaran logika tradisional-feodal.

Politik adu domba yang dimainkan Belanda terbukti efektif mematahkan, memecah-belah dan sekaligus mengakhiri perlawanan primordial penguasa feodal. Namun, inilah yang kemudian menjadi periode embrional lahirnya perlawanan rakyat yang terang-terangan bersifat struktural. Sikap kompromistik penguasa feodal atas kolonialisme, akhirnya membuka kemungkinan konfrontasi langsung antara rakyat dari kalangan akar rumput dengan sistem kolonialisme.

Kenyataan ini terlihat dalam sejarah pergolakan rakyat di Jawa di akhir abad ke-19 dan dua dasawarsa pertama abad ke-20. Pada awalnya, perlawanan dipelopori kaum terdidik. Namun, gambaran tentang kepahlawanan dalam logika tradisional-feodal berangsur mengabur seiring melebarnya ruang pendidikan formal sampai ke desa.

Terlebih penemuan “bahasa” Melayu, disusul pemakaian mesin cetak, memberi kemungkinan luar biasa bagi sosialisasi ide, gagasan, dan transformasi perlawanan ke kalangan rakyat. Perlawanan pun perlahan beralih menjadi pergerakan dengan ciri yang tidak lagi primordial, tidak lagi mengutamakan senjata, dan gerilya; tetapi penggabungan dari kesemuanya yang mempertemukan senjata dengan surat kabar, gerilya dengan organisasi massa dan bahkan gedung parlemen. Perlawanan ini menandai lahirnya zaman baru sekaligus mengawali perubahan revolusioner menyangkut konsepsi kepahlawanan.

Konsepsi kepahlawanan tidak lagi terkait dengan muruah “kasta tinggi”, tetapi terkait dengan kepentingan mengusir penjajah. Logika kepahlawanan pun bergeser dari tradisional-feodal ke logika nasionalisme. Logika ini tidak lagi didasari kepatuhan kepada sabda dan titah raja, tetapi terkait dengan harapan pada sebentangan tanah dan janji hari esok.

Titik balik kemudian terjadi. Rakyat dari kalangan akar rumput yang sebelumnya berabad hanya dalam posisi sebagai obyek, massa dan bala tentara yang anonim, di periode zaman baru, di tengah kecamuk perang, menemukan ruang pemaknaan diri sekaligus ekspresi diri. Dari ruang inilah mengalir energi perlawanan yang luar biasa. Laksana air bah menjebol dan membobol benteng kolonialisme yang telah dibangun selama beratus tahun. Namun sayangnya, konsepsi kepahlawanan dalam logika nasionalisme di atas dibangun melalui garis batas yang jelas antara “kita” dan “mereka” dan konkretisasi musuh, yakni Belanda.

Kejelasan antara “kita” dan “mereka” dan konkretisasi musuh, yakni Belanda, di kemudian hari, setelah Republik ini memerdekakan diri; justru membuat mentalitas perlawanan dan kepahlawanan tidak akrab dengan kemiskinan, ketidakadilan, korupsi dan dengan musuh lainnya yang sifatnya laten tersembunyi dan abstrak. Di masa Soekarno, musuh itu adalah Nekolim yang dikonkretkan sebagai Barat. Di masa Soeharto, musuh itu lebih konkret lagi, orang Orde Lama, kaum Soekarnois dan PKI, mulai dari pengikut sampai ke anak-turunannya.

Di masa sesudah kejatuhan Soeharto (mulai dari Habibie, Gus Dur sampai ke Megawati), musuh itu adalah bahaya laten Orde Baru, Golkar, dan terutama Soeharto plus anak-turunannya. Itu menjelaskan mentalitas perlawanan dan kepahlawanan tak beranjak dari romantisme perang kolonial.

KECENDERUNGAN di atas terlihat dalam sikap suka mencari kambing hitam. Dapat pula dilihat di balik fenomena mengerasnya rasa sentimen dan superioritas etnik, agama dan identitas lokal akhir-akhir ini. Betapa kemiskinan dan ketidakadilan yang mengkristal dalam wujud kesenjangan sosial, barisan pengangguran yang panjang, wabah penyakit, kelaparan dan sistem politik yang korup, baik di pusat maupun di daerah, tidak dilihat sebagai musuh yang harus diberantas?

Ironisme, katakanlah demikian, di tengah-tengah realitas sosio-budaya bangsa yang membutuhkan energi kepahlawanan untuk memerangi segala bentuk kemiskinan, pengangguran dan wabah korupsi, kita justru mendengar, sejumlah orang memilih tawuran, berkelahi dan saling bunuh demi membela sekolah, nama baik kampung dan bendera partai. Fenomena “perkelahian” yang jelas tidak heroik, melainkan hanya peristiwa baku-hantam dan pertunjukan barbarian.

Barangkali, momen Hari Pahlawan dapat menjadi titik balik untuk kembali mengkonstruksi arti dan makna kepahlawanan. Barangkali, sudah harus muncul konsepsi atau citraan yang lain tentang kepahlawanan. Sebuah konsepsi atau citraan yang tidak mengidentikkan lagi kepahlawanan dengan perilaku kekerasan, arak-arakan masa atau sebuah pertikaian penuh darah. Heroisme itu, mungkin, sudah tidak lagi di ujung pedang atau bedil senapang. Ia boleh jadi berada di sebuah laboratorium, di sebuah ruang perpustakaan, di ujung dawat seorang wartawan, penulis, dan pengarang.

Bahkan, boleh jadi, ia berada di antara langkah kaki para TKI. Dengan kata lain, mungkin kita butuh satu konsepsi kepahlawanan yang tidak tegak di atas garis pertikaian dan “perkelahian” yang tidak kunjung selesai?

Penulis Agus Hernawan. Aktivis Sosial-Budaya.

(Tulisan ini pernah dimuat di Koran Kompas: 10 November 2002)

Sumber: https://www.facebook.com/osaina/posts/10207747063329660

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s