Category Archives: Feature

Hak Warga dalam Penerbangan Niaga

Standard

 

BDZWTO1kW4AALptXeberapa tahun belakangan ini dari sisi penurunan angka korban jiwa penumpang saat kecelakaan, penerbangan Indonesia sudah membaik. Seperti keterangan Agus Santoso, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, hari Sabtu 24 Maret 2018 di Hotel Santika BSD City disampaikan bahwa tahun 2014 korban jiwa kecelakaan pesawat 160 orang. Angka ini menurun pada tahun 2015 menjadi 40 jiwa dan pada tahun 2016 turun menjadi 8 jiwa. Sementara itu pada tahun 2017 tidak ada korban jiwa pada kecelakaan pesawat.

Membaiknya kondisi penerbangan di Indonesia, tidak lantas membuat kita berbangga diri. Karena banyak hal yang seharusnya dilakukan, salah satunya adalah meng-edukasi masyarakat tentang segala hal terkait penerbangan. Masyarakat perlu diberi pengetahuan terkait hak-hak mereka dalam penerbangan.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, hak-hak warga dalam penerbangan di Indonesia sudah diatur dalam regulasi yang jelas. Setidaknya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selain undang-undang, tentu masih banyak regulasi turunan yang mengatur hak-hak masyarakat dalam penerbangan Indonesia seperti Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.

Regulasi yang mengatur hak-hak warga tersebut dibuat untuk menjamin terlaksananya penerbangan yang Selamat, Aman, dan Nyaman (Selamanya) sebagaimana tagline Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Hak yang diatur dalam regulasi-regulasi tersebut, merupakan usaha negara untuk memberikan pelayanan terhadap penumpang agar terpenuhinya hak atas keselamatan, hak atas keamanan dan hak rakyat atas kenyamanan dalam penerbangan.

Contoh hak-hak warga yang diatur dalam undang-undang dan regulasi turunannya seperti yang disampaikan oleh Alvian Lie, anggota Ombudsman Republik Indonesia, Sabtu 24 Maret 2018 di Hotel Santika BSD City bahwa pada bagian ketujuh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 pada pasal 239 ayat (1) dinyatakan bahwa penyandang cacat, orang sakit, lanjut usia, dan anak-anak berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara. Pasal ini dengan sangat jelas menjamin hal-hak masyarakat dalam kondisi tertentu dalam penerbangan.

Pada ayat (2) pasal tersebut dijelaskan bahwa pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: pemberian prioritas pelayanan di terminal; menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat selama di terminal; sarana bantu bagi orang sakit; menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat selama di terminal; sarana bantu bagi orang sakit; menyediakan fasilitas untuk ibu merawat bayi (nursery); tersedianya personel yang khusus bertugas untuk melayani atau berkomunikasi dengan penyandang cacat, orang sakit, dan lanjut usia serta tersedianya informasi atau petunjuktentang keselamatan bangunan bagi penumpang di terminal dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat, orang sakit, dan lanjut usia.

Hak-hak warga lainnya yang juga diatur dalam pasal 240  adalah tentang tanggung jawab dan ganti rugi. Pada ayat (1) pasal 240 tersebut berbunyi badan usaha bandar udara bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara dan/atau pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara.

Ayat (2) dalam pasal yang sama disebutkan bahwa tanggung jawab terhadap kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: kematian atau luka fisik orang; musnah, hilang, atau rusak peralatan yang dioperasikan; dan/atau dampak lingkungan di sekitar bandar udara akibat pengoperasian bandara udara. Sementara itu pada ayat (3) disebutkan bahwa risiko atas tanggung jawab terhadap kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diasuransikan.

Aturan ganti rugi kepada penumpang tersebut lebih rincinya dapat diihat dari regulasi turunan undang-undang tentang penerbangan tersebut yaitu peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang menyebutkan bahwa bagi penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena kecelakaan, penumpang atau ahli waris berhak mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 1,25 miliar.

Ganti rugi Rp. 500 juta diberikan kepada ahli waris penumpang yang meninggal dunia akibat suatu kejadian yang berhubungan dengan pengangkutan udara saat proses meninggalkan ruangan tunggu bandara menuju pesawat udara atau proses turun dari pesawat udara. Sementara itu bagi penumpang yang mengalami cacat permanen yang dibuktikan oleh dokter paling lambat 60 hari kerja sejak terjadi kecelakaan berhak mendapat ganti rugi Rp. 1,25 miliar.

Untuk penumpang yang kehilangan bagasi akibat kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat dalam pengawasan pengangkut, penumpang berhak mendapat ganti rugi Rp. 200 ribu perkilogram maksimal 4 juta rupiah. Untuk bagasi tercatat yang hilang, dan kemudian ditemukan, maka sebelum ditemukan penumpang juga berhak mendapatkan Rp.200 ribu perhari maksimal selama tiga hari.

Untuk kasus delay penumpang memiliki hak seperti yang dijamin dalam pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dimana dijelaskan bahwa pengangkut bertanggungjawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan faktor teknis atau cuaca.

Keterlambatan selama lebih dari empat jam, penumpang berhak mendapat ganti rugi sebesar Rp. 300 ribu. Ganti rugi dikurangi 50 persen jika maskapai menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan penerbangan penumpang. Ketentuan ini tentu saja dengan konsekuensi pengangkut memberikan tiket kepada penumpang. Jika maskapai membatalkan penerbangan, maka maskapai wajib memberitahukan kepada penumpang paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan penerbangan.

Nah, sekilas inilah hak-hak warga dalam penerbangan niaga di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah dari mana penumpang tahu hak dan kewajiban ini? Sejatinya negara menyosialisasikannya kepada masyarakat umum. Selain itu sebenarnya maskapai juga diwajibkan mencantumkan hak-hak warga ini dalam perjanjian penerbangan antara pengangkut dan penumpang. Perjanjian tersebut lazimnya tertulis dalam tiket penumpang.

Terkait perjanjian antara penumpang dan pengangkut ini akhir-akhir ini muncul persoalan karena banyaknya masyarakat yang membeli tiket secara online lewat penyedia tiket online yang saat ini semakin banyak. Biasanya perjanjian penerbangan tersebut tidak tertera pada tiket, karena tiket yang diterima penumpang tidak dari maskapai, tapi dari penyedia tiket online. Persoalan yang timbul adalah masyarakat tidak membaca perjanjian antara pengangkut dan penumpang, sehingga masyarakat rentan kehilangan hak-hak mereka yang sudah di atur oleh negara. Semoga ke depan penerbangan Indonesia semakin baik. (Azwar Sutan Malaka)

Advertisements

Raksa Online Bisa Diandalkan!

Standard

Raksa Online

Kalimat sakti “pelanggan adalah raja,” barangkali implementasinya bisa ditemukan di PT. Asuransi Raksa Pratikara. PT. Asuransi Raksa Pratikara yang memiliki tagline “Bijaksana dan Tepercaya” ini memiliki layanan Raksa Resto Care yaitu asuransi restoran dan kafe, Raksa Auto Care asuransi kendaraan bermotor, Raksa Estate Care yaitu asuransi rumah tinggal, Raksa Accident Care yaitu asuransi kecelakaan diri, Raksa Be Care yaitu asuransi kebakaran, Raksa Marine Cargo yaitu asuransi pengangkutan, dan Raksa Fire yaitu asuransi kebakaran. Namun saat ini yang menjadi unggulan Asuransi Raksa adalah asuransi kendaraan bermotor.

PT. Asuransi Raksa Pratikara mengutamakan pelayanan pelanggan dalam bisnis mereka. Hal itu seperti disampaikan oleh Junardi Rusly, Direktur Marketing PT. Asuransi Raksa Pratikara, “Asuransi Raksa sangat mementingkan servis, kami menyediakan 24 jam hotline sehingga nasabah Asuransi Raksa bisa menghubungi kami selama 24 jam,” jelas salah satu penting di Asuransi Raksa itu.

Read the rest of this entry

Universitas Terbuka Menyatukan Bangsa Melalui Pendidikan Tinggi Jarak Jauh

Standard
Universitas Terbuka Menyatukan Bangsa Melalui Pendidikan Tinggi Jarak Jauh

Oleh: Azwar Sutan Malaka

 http://www.ut.ac.id/

http://www.ut.ac.id/

Indonesia sebagai negara merdeka sudah sampai pada tahap mengisi kemerdekaannya. Salah satu cara mengisi kemerdekaan itu adalah dengan menggiatkan pembangunan di segala aspek kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan pembangunan nasional itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal di berbagai bidang. Sumber daya manusia yang unggul tersebut hanya bisa diperoleh melalui pendidikan.

Pendidikan merupakan wahana terpenting dalam pengembangan sumber daya manusia. Negara Republik Indonesia menyadari hal itu, oleh sebab itu sejak zaman kemerdekaan, Indonesia sudah giat meningkatkan pendidikan bagi masyarakatnya. Di berbagai daerah dibangunlah sarana pendidikan baik dari tingkat pra sekolah, tingkat dasar, tingkat menengah, hingga tingkat tinggi.

Salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia adalah Universitas Terbuka (UT), yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri ke 45. Sebuah lembaga pendidikan tinggi yang memiliki keunikan tersendiri dibanding pendidikan tinggi lainnya. Universitas Terbuka diresmikan pada tanggal 4 September 1984 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984. Pada tanggal 4 September 2014 ini, berarti Universitas Terbuka (UT) sudah berusia 30 tahun.

Universitas Terbuka (UT) didirikan dengan tujuan pertama untuk memberikan kesempatan yang luas bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing, di mana pun tempat tinggalnya, untuk memperoleh pendidikan tinggi. Kedua untuk memberikan layanan pendidikan tinggi bagi mereka, yang karena bekerja atau karena alasan lain, tidak dapat melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi tatap muka, ketiga mengembangkan program pendidikan akademik dan profesional sesuai dengan kebutuhan nyata pembangunan yang belum banyak dikembangkan oleh perguruan tinggi lain.

Universitas Terbuka (UT) merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas, tidak hanya di kota besar tetapi juga di kota-kota kecil, bahkan sampai ke pelosok daerah di Indonesia. Dengan jangkauan yang luas, Universitas Terbuka (UT) dapat melayani kebutuhan masyarakat secara lebih luas melalui program-program Peningkatan Kualitas, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi Pengelola dan Instruktur Diklat, Strategi Komunikasi, keterampilan komputer dan pengembangan kewirausaaahan.

Program Peningkatan Kualitas meliputi, Administrasi Negara, Administrasi Niaga, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Komunikasi, Perpajakan, Pelayanan Bahasa, Manajemen, Akuntansi, Ekonomi dan Studi Pembangunan, Statistika, Matematika, IPA, Teknologi Pangan dan Penyuluhan Pertanian. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi Pengelola dan Instruktur Diklat, meliputi Pelatihan Analisis Kebutuhan, Penyusunan Perencanaan Diklat, Pengembangan Bahan Diklat, baik dalam media cetak maupun elektronik (kaset audio, video, slide, CD-ROM, dll.), Penyelenggaraan Diklat, baik secara tatap muka maupun jarak jauh.

MoU_UT_dan_Institusi_Kesehatan_3-12-2015Pada sisi lain evaluasi Program Diklat Penyuluhan kepada Masyarakat, meliputi analisis kebutuhan jenis penyuluhan, Pengembangan dan produksi media penyuluhan dalam media cetak maupun elektronik (kaset audio, video, slide, dan CDROM) dan Pelatihan tenaga penyuluh. Sementara itu Strategi Komunikasi, meliputi, Teknik Berbicara di Depan Umum, Jasa Kehumasan, Komunikasi Organisasi Pelatihan Operator dan Programer dan keterampilan komupter meliputi Word Processing, Database, Web Design, Publishing, Komputerisasi Data Perpustakaan. Sedangkan Pengembangan Kewirausahaan, meliputi Manajemen, Supervisi Jasa, dan pegembangan Potensi Ekonomi Daerah.

Salah satu ciri Universitas Terbuka (UT) yang membedakannya dengan Perguruan Tinggi lainnya adalah Universitas Terbuka (UT) adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berbasis Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Untuk melayani peserta didiknya yang berjumlah 579.261 (data tahun 2014) dan tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri, Universitas Terbuka (UT) memiliki kantor Regional sebanyak 37 Unit Penyelenggara Belajar Jarak Jauh (UPBJJ), yang tersebar di 33 provinsi seluruh Indonesia.

Untuk mendukung kegiatan operasional, setiap UPBJJ-UT menjalin kerjasama dengan berbagai institusi, terutama dengan Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, terutama dalam penyediaan tutor, pembimbing praktik atau praktikum dan pengawas ujian. Universitas Terbuka (UT) juga sudah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, dalam mendapatkan beasiswa bagi mahasiswa Universitas Terbuka (UT) di berbagai daerah. Untuk menunjang proses belajar dan mengajar, Universitas Terbuka (UT) juga menjalin kerjasama dengan Stasiun radio dan televisi setempat serta menjalin kerjasama dengan PT. Pos Indonesia untuk pengiriman bahan ajar. Untuk memperlancar administrasi Universitas Terbuka (UT) juga bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Mandiri.

UTMahasiswa Universitas Terbuka merupakan mahasiswa yang paling beragam di Indonesia. Mereka tersebar pada 33 Provinsi di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Mereka adalah anak-anak muda maupun orang tua, mereka terdiri dari beragam profesi dan latar beakang budaya. Hal ini menjadi salah satu keunggulan Universitas Terbuka (UT) dibanding kampus lain, dimana Universitas Terbuka (UT) memungkinkan untuk diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, sampai ke pelosok desa sekalipun.

Konsep pendidikan jarak jauh yang diterapkan Universitas Terbuka (UT) sudah diakui oleh Undang-Undang Republik Indonesia khususnya UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dimana pendidikan jarak jauh sebagai bagian integral dari instrumentasi dan praksis pendidikan nasional. Pendidikan jarak jauh yang diterapkan Universitas Terbuka berarti pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan menggunakan media, baik media cetak berupa modul, maupun noncetak berupa audio dan video, internet, siaran radio atau siaran televisi.

Makna terbuka yang disandang Universitas Terbuka (UT) adalah tidak ada pembatasan usia, tahun ijazah, masa belajar, waktu registrasi, dan frekuensi mengikuti ujian. Batasan yang ada hanyalah bahwa setiap mahasiswa Universitas Terbuka (UT) harus sudah menamatkan jenjang pendidikan menengah atas yaitu SMA atau yang sederajat. Di Universitas Terbuka (UT), registrasi dibuka sepanjang tahun sehingga mahasiswa dapat mendaftar kapan saja. Oleh sebab itu, di Universitas Terbuka (UT) tidak ada  mahasiswa putus kuliah karena alasan administrasi, kecuali mengundurkan diri.

Dalam hal cara belajar, mahasiswa Universitas Terbuka (UT) dituntut untuk belajar secara mandiri. Cara belajar mandiri menghendaki mahasiswa untuk belajar atas prakarsa atau inisiatif sendiri. Belajar mandiri dapat dilakukan secara sendiri ataupun berkelompok, baik dalam kelompok belajar maupun dalam kelompok tutorial. Universitas Terbuka (UT) menyediakan bahan ajar yang dibuat khusus untuk dapat dipelajari secara mandiri. Selain menggunakan bahan ajar yang disediakan oleh kampus, mahasiswa juga dapat mengambil inisiatif untuk memanfaatkan perpustakaan, mengikuti tutorial baik secara tatap muka maupun melalui internet, radio, dan televisi, serta menggunakan sumber belajar lain seperti bahan ajar berbantuan komputer atau program audio dan video.

Walaupun demikian, bukan berarti bahwa Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) sama dengan belajar sendiri di rumah. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang diterapkan Universitas Terbuka (UT) memang sangat berbeda dengan pendidikan umumnya hal ini karena Universitas Terbuka (UT) memang hadir untuk mahasiswa yang memiliki berbagai keterbatasan untuk kuliah di Perguruan Tinggi yang mensyaratkan kehadiran fisik mahasiswa di ruangan kelas.

Universitas TerbukaPada usia yang ke 30 Tahun ini, Universitas Terbuka (UT) semakin matang untuk berbuat yang terbaik untuk Indonesia, demi memberikan hak yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mengenyam pendidikan tinggi yang berkualitas. Pada usia yang cukup dewasa ini Universitas Terbuka (UT) sudah memiliki banyak prestasi, baik prestasi civitas akademikanya maupun prestasi lembaga. Salah satu prestasi itu dari sekian banyak prestasi yang sudah diraih adalah pada tahun 2010, memperoleh Certificate of Quality dari International Council for Open and Distance Education (ICDE), Dewan Pendidikan Jarak Jauh Internasional yang berpusat di Oslo, Norwegia. Pada tahun 2012, Rektor Universitas Terbuka (UT), Prof. Ir. Tian Belawati M.Ed., Ph.D., terpilih sebagai Presiden ICDE periode 2012 – 2015. Pada tahun 2014, Prof. Ir. Tian Belawati M.Ed., Ph.D menerima penghargaan dari African Council for Distance Education (ACDE) atas peran dan kontribusinya dalam menginspirasi pendidikan jarak jauh bagi Afrika. Selain hal di atas tentu banyak lagi prestasi civitas akademika Universitas Terbuka yang membanggakan Indonesia.

“Tulisan ini dibuat untuk mengikuti lomba blog dari Universitas Terbuka http://www.ut.ac.id/  dalam rangka memperingati HUT Universitas Terbuka ke-30. Tulisan adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan.“