Tag Archives: Indonesia

Resensi Novel Cinta Seribu Nyawa

Standard

Cinta Seribu Nyawa

Monumen Gempa 30 September 2009

Judul                     : Cinta Seribu Nyawa

Penulis                 : Azwar Sutan Malaka

Penerbit              : Kekata Publisher

Terbitan               : Pertama, Oktober 2017

Tebal                     : vii + 182 Halaman

 

Karya sastra kadang tidak sesederhana teori-teori di dalam kelas atau di atas meja saja. Walaupun karya fiksi adalah rekaan atau berakar dari imajinasi pengarangnya, namun ia mampu mengabadikan realitas yang ada.

Inilah yang terjadi pada Novel Cinta Seribu Nyawa yang saya tulis. Bagi saya Gempa yang terjadi di beberapa daerah di Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009 adalah peristiwa yang sangat berkesan. Selain merenggut jiwa banyak masyarakat waktu itu, gempa di penghujung September itu meluluhlantakkan perekonomian Sumatera Barat.

Di balik itu, bencana tersebut juga menguji solidaritas masyarakat Sumatera Barat, baik yang di daerah maupun yang berada di rantau. Bencana itu seolah mengingatkan masyarakat Minangkabau akan tanah tumpah darah mereka.

Baiklah…, saya tidak akan bicara panjang tentang Gempa 30 September 2009 itu. Tapi saya akan membagi kenangan saya atas peristiwa itu melalui sebuah novel. Novel yang saya beri judul Cinta Seribu Nyawa ini memang tidak berkisah seutuhnya tentang bencana itu, akan tetapi saya mengambil latar peristiwa itu untuk membuat klimaks dalam cerita saya.

Tersebutlah seorang perempuan muda bernama Mahatanri Narisha, dia adalah wartawan muda di Jakarta yang jatuh cinta pada seniornya Sutan Alamsyah. Alam, wartawan yang sedang naik daun itu memang mempesona banyak orang, bukan karena ketampanannya, bukan karena kekayaannya, akan tetapi dia memang lelaki yang punya idealisme, memiliki integritas, bisa diandalkan dalam pekerjaan, dan tentunya bisa diandalkan untuk calon pasangan hidup. Begitu setidaknya panangan Narisha terhadap Alam.

Ketika berada dalam masa-masa yang baik dalam kariernya itu, Alam memutuskan untuk mengundurkan diri. Bukan karena persoalan di kantor sebenarnya, akan tetapi karena ia memutuskan untuk merawat Ibunya di kampung halamannya. Awalnya berat baginya untuk memutuskan meninggalkan Jakarta dengan segala mimpi yang dijanjikan Ibukota ini. Namun cinta memanggil-manggilnya untuk pulang.

Sementara itu di kantornya tidak ada informasi yang jelas tentang kepergian Alam. Yang ada adalah kabar-kabar angin yang dibisikkan banyak orang, termasuk Narisha dan teman-temannya. Menurut teman-teman Narisha, Alam pulang kampung karena seorang perempuan. Narisha cemburu. Ia tidak bisa memahami dirinya.

Narisha memutuskan untuk menyusul Alam ke Bukittinggi, padahal dia sama sekali tidak tahu daerah itu. Apalagi Alam sudah tidak bisa dihubungi. Dengan bekal fotocopy KTP Alam, Narisha menelusuri Ranah Minang.

Sesampai di Bukittinggi, Narisha harus dihadapkan pada persoalan rumit. Ternyata Alam memang harus merawat Ibunya yang sedang sakit. Akan tetapi ada perempuan lain di sisi Alam. Alia, mantan kekasih Alam yang sekarang sudah menjadi janda. Alia lah yang merawat Ibu Alam selama ini. Oleh karena itu, Ibu Alam ingin menjodohkan Alam dengan Alia.

Demi Ibunya, Alam berniat menikahi Alia. Namun Alia tahu bahwa Alam lebih pantas untuk Narisha. Namun Alam memang keras kepala. Ia melamar Alia dan menolak Narisha. Disinilah pilihan rumit itu, singkat cerita Alia memberi syarat pada Alam jika ingin menikahinya. Syaratnya adalah Alam harus menikahi Narisha terlebih dahulu. Alam menerima pilihan itu, dia menyusul Narisha ke Padang. Namun terlambat, akhir September itu, Narisha menjadi salah satu korban Gempa 30 September 2009.

Novel ini menjadi monumen banyak peristiwa di Ranah Minang yang menjadi latar cerita. Selain Gempa 30 September 2009 yang meluluhlantakkan beberapa daerah di Sumatera Barat itu, novel ini juga mengabadikan peristiwa-peristiwa budaya di Ranah Minang. Inilah yang saya sebut “monumen” itu. Fiksi menjadi monumen banyak hal, termasuk monumen bagi realitas yang pernah terjadi.

 

Advertisements

Hak Warga dalam Penerbangan Niaga

Standard

 

BDZWTO1kW4AALptXeberapa tahun belakangan ini dari sisi penurunan angka korban jiwa penumpang saat kecelakaan, penerbangan Indonesia sudah membaik. Seperti keterangan Agus Santoso, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, hari Sabtu 24 Maret 2018 di Hotel Santika BSD City disampaikan bahwa tahun 2014 korban jiwa kecelakaan pesawat 160 orang. Angka ini menurun pada tahun 2015 menjadi 40 jiwa dan pada tahun 2016 turun menjadi 8 jiwa. Sementara itu pada tahun 2017 tidak ada korban jiwa pada kecelakaan pesawat.

Membaiknya kondisi penerbangan di Indonesia, tidak lantas membuat kita berbangga diri. Karena banyak hal yang seharusnya dilakukan, salah satunya adalah meng-edukasi masyarakat tentang segala hal terkait penerbangan. Masyarakat perlu diberi pengetahuan terkait hak-hak mereka dalam penerbangan.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, hak-hak warga dalam penerbangan di Indonesia sudah diatur dalam regulasi yang jelas. Setidaknya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selain undang-undang, tentu masih banyak regulasi turunan yang mengatur hak-hak masyarakat dalam penerbangan Indonesia seperti Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.

Regulasi yang mengatur hak-hak warga tersebut dibuat untuk menjamin terlaksananya penerbangan yang Selamat, Aman, dan Nyaman (Selamanya) sebagaimana tagline Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Hak yang diatur dalam regulasi-regulasi tersebut, merupakan usaha negara untuk memberikan pelayanan terhadap penumpang agar terpenuhinya hak atas keselamatan, hak atas keamanan dan hak rakyat atas kenyamanan dalam penerbangan.

Contoh hak-hak warga yang diatur dalam undang-undang dan regulasi turunannya seperti yang disampaikan oleh Alvian Lie, anggota Ombudsman Republik Indonesia, Sabtu 24 Maret 2018 di Hotel Santika BSD City bahwa pada bagian ketujuh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 pada pasal 239 ayat (1) dinyatakan bahwa penyandang cacat, orang sakit, lanjut usia, dan anak-anak berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara. Pasal ini dengan sangat jelas menjamin hal-hak masyarakat dalam kondisi tertentu dalam penerbangan.

Pada ayat (2) pasal tersebut dijelaskan bahwa pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: pemberian prioritas pelayanan di terminal; menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat selama di terminal; sarana bantu bagi orang sakit; menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat selama di terminal; sarana bantu bagi orang sakit; menyediakan fasilitas untuk ibu merawat bayi (nursery); tersedianya personel yang khusus bertugas untuk melayani atau berkomunikasi dengan penyandang cacat, orang sakit, dan lanjut usia serta tersedianya informasi atau petunjuktentang keselamatan bangunan bagi penumpang di terminal dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat, orang sakit, dan lanjut usia.

Hak-hak warga lainnya yang juga diatur dalam pasal 240  adalah tentang tanggung jawab dan ganti rugi. Pada ayat (1) pasal 240 tersebut berbunyi badan usaha bandar udara bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara dan/atau pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara.

Ayat (2) dalam pasal yang sama disebutkan bahwa tanggung jawab terhadap kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: kematian atau luka fisik orang; musnah, hilang, atau rusak peralatan yang dioperasikan; dan/atau dampak lingkungan di sekitar bandar udara akibat pengoperasian bandara udara. Sementara itu pada ayat (3) disebutkan bahwa risiko atas tanggung jawab terhadap kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diasuransikan.

Aturan ganti rugi kepada penumpang tersebut lebih rincinya dapat diihat dari regulasi turunan undang-undang tentang penerbangan tersebut yaitu peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang menyebutkan bahwa bagi penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena kecelakaan, penumpang atau ahli waris berhak mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 1,25 miliar.

Ganti rugi Rp. 500 juta diberikan kepada ahli waris penumpang yang meninggal dunia akibat suatu kejadian yang berhubungan dengan pengangkutan udara saat proses meninggalkan ruangan tunggu bandara menuju pesawat udara atau proses turun dari pesawat udara. Sementara itu bagi penumpang yang mengalami cacat permanen yang dibuktikan oleh dokter paling lambat 60 hari kerja sejak terjadi kecelakaan berhak mendapat ganti rugi Rp. 1,25 miliar.

Untuk penumpang yang kehilangan bagasi akibat kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat dalam pengawasan pengangkut, penumpang berhak mendapat ganti rugi Rp. 200 ribu perkilogram maksimal 4 juta rupiah. Untuk bagasi tercatat yang hilang, dan kemudian ditemukan, maka sebelum ditemukan penumpang juga berhak mendapatkan Rp.200 ribu perhari maksimal selama tiga hari.

Untuk kasus delay penumpang memiliki hak seperti yang dijamin dalam pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dimana dijelaskan bahwa pengangkut bertanggungjawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan faktor teknis atau cuaca.

Keterlambatan selama lebih dari empat jam, penumpang berhak mendapat ganti rugi sebesar Rp. 300 ribu. Ganti rugi dikurangi 50 persen jika maskapai menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan penerbangan penumpang. Ketentuan ini tentu saja dengan konsekuensi pengangkut memberikan tiket kepada penumpang. Jika maskapai membatalkan penerbangan, maka maskapai wajib memberitahukan kepada penumpang paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan penerbangan.

Nah, sekilas inilah hak-hak warga dalam penerbangan niaga di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah dari mana penumpang tahu hak dan kewajiban ini? Sejatinya negara menyosialisasikannya kepada masyarakat umum. Selain itu sebenarnya maskapai juga diwajibkan mencantumkan hak-hak warga ini dalam perjanjian penerbangan antara pengangkut dan penumpang. Perjanjian tersebut lazimnya tertulis dalam tiket penumpang.

Terkait perjanjian antara penumpang dan pengangkut ini akhir-akhir ini muncul persoalan karena banyaknya masyarakat yang membeli tiket secara online lewat penyedia tiket online yang saat ini semakin banyak. Biasanya perjanjian penerbangan tersebut tidak tertera pada tiket, karena tiket yang diterima penumpang tidak dari maskapai, tapi dari penyedia tiket online. Persoalan yang timbul adalah masyarakat tidak membaca perjanjian antara pengangkut dan penumpang, sehingga masyarakat rentan kehilangan hak-hak mereka yang sudah di atur oleh negara. Semoga ke depan penerbangan Indonesia semakin baik. (Azwar Sutan Malaka)

(Re)konstruksi Kepahlawanan

Standard
(Re)konstruksi Kepahlawanan

PADA periode pra-Kolonial, ketika Nusantara ini masih terkotak dalam otoritas para raja dan jarak sosial antara elite keraton yang menjadi semacam sentral sosio-kultural dengan kawula rakyat yang lebih menyerupai satelit tunduk pada hukum ’kosmik’ bernama kepatuhan, kita membaca kisah heroik para raja sekaligus mitos, legenda, dan hikayat tentang mereka sebagai pemegang Wahyu Cakraningrat.

Read the rest of this entry

Memaknai 88 Tahun Sumpah Pemuda

Standard
Memaknai 88 Tahun Sumpah Pemuda

“…kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.”

Sepotong kalimat pembuka tulisan ini adalah salah satu dari tiga point rumusan Sumpah Pemuda yang dirumuskan dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pernyataan itu bukan tidak memiliki konsekuensi bagi seluruh rakyat Indonesia. Akibat yang nyata dari sumpah yang menyatakan bahwa putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia adalah bagaimana putra-putri Indonesia harus rela berbahasa Indonesia di saat bahasa Belanda menjadi bahasa yang menunjukkan tingginya derajat pemakainya saat itu. Read the rest of this entry

Pak Dulah

Standard
Pak Dulah

Pak Dulah. Sebenarnya nama aslinya adalah Sucipto. Tetapi semenjak bergabung dengan Partai Padi Bulan dia memakai nama hijrah Abdullah dan orang-orang sering memanggilnya Pak Dullah. Tentang pergantian nama itu, Sucipto mengatakan, namanya tidak cocok dengan partai barunya. Makanya kepada salah seorang pengurus pusat partainya dia minta saran nama apa yang bagus untuknya.Setelah menerima masukan dan pertimbangan yang matang akhirnya Sucipto mengganti namanya dengan Abdullah.

Read the rest of this entry

10 Tokoh Peraih Yayasan Pusako Minang Award

Standard
10 Tokoh Peraih Yayasan Pusako Minang Award

Sepuluh orang tokoh, budayawan dan seniman di Minangkabau, dianugerahi penghargaan kebudayaan oleh Yayasan Pusako Minangkabau, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016. Tokoh-tokoh tersebut dinilai berjasa bagi pembangunan kebudayaan Minangkabau. Yayasan Pusako Minang mengangkat sebuah acara bertema “Mengingat Sejarah, Menjaga Pusako.”

Read the rest of this entry

Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) ke-50

Standard
Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) ke-50

HAI

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lembaga pendidikan, para praktisi dan pemerhati pendidikan di seluruh dunia memperingati Hari Aksara Internasional setiap tanggal 8 September dengan dukungan UNESCO. Hal ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan kesadaran tentang pentingnya keaksaraan bagi orang dewasa yang masih buta aksara.

50 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1965 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan International Literacy Day atau Hari Aksara Internasional (HAI) untuk meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan pendidikan bahwa masih ada masyarakat dewasa di dunia yang buta huruf atau tuna aksara.

Di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahun menyelenggarakan peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) pada tingkat nasional. Perayaan yang sama juga dilaksanakan di setiap provinsi untuk tingkat provinsi. Penyelenggaraan peringatan Hari Aksara Internasional dimaknai sebagai bukti komitmen berkesinambungan terhadap kemajuan pencapaian keaksaraan setiap individu sebagai kunci pembangunan sosial ekonomi dalam budaya damai dan berkarakter.

kemendikbud

Pada peringatan Hari Aksara Internasional ke-50 tahun 2015 ini Indonesia memilih tema ”Aksara untuk Pendidikan Berkelanjutan”. Tema ini diangkat sebagai upaya untuk mengingatkan kembali dan memberi inspirasi kepada masyarakat Indonesia tentang kesungguhan dan komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan. Hal itu sebagai fondasi gerakan pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar gerakan penuntasan tuna aksara semata.

Tema tersebut selaras dengan tema global yang diangkat oleh UNESCO pada tahun ini, yaitu “Literacy and Sustainable Societiesatau “Keaksaraan untuk Masyarakat Berkelanjutan.” Tema ini menjadi sebuah isu global karena tahun 2015 merupakan akhir dari Dekade UNESCO “Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan” (UNESCO Decade of Education for Sustainable Development). Pesan utama tema tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa keaksaraan bukan hanya sekadar prioritas pendidikan, tetapi merupakan investasi yang sangat penting bagi masa depan yang berkesinambungan.

Penyelenggaraan peringatan Hari Aksara Internasional ke-50 tahun 2015 secara nasional dipusatkan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada tanggal 22 sampai dengan 24 Oktober 2015. Pada acara puncak peringatan yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015, dihadiri oleh jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan unsur-unsur UNESCO, Kementerian dan Lembaga terkait, Gubernur/Bupati/Walikota penerima anugerah aksara, para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan beberapa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten terpilih, Kepala UPT Pusat Ditjen PAUD dan Dikmas, serta lembaga/organisasi mitra penyelenggara program penerima sejumlah penghargaan. Penghargaan yang diberikan adalah kepada juara lomba keberaksaraan, juara karya tulis tutor, PKBM Berprestasi, TBM Kreatif, dan penghargaan bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lainnya serta warga belajar pasca program pendidikan keaksaraan dasar.

cropped-12177521_957447460967878_1984096192_o.jpg

Urgensi peringatan Hari Aksara Internasional adalah berkaitan dengan keaksaraan yang merupakan hak azasi manusia, alat pemberdayaan personal dan media perkembangan sosial seseorang. Kesempatan pendidikan sangat bergantung erat pada keaksaraan. Namun demikian, banyak orang memprioritaskan pendidikan anak usia dini dan pendidikan formal. Sementara pendidikan orang dewasa terutama pendidikan keaksaraan, dianggap kurang penting. Berkaitan dengan itu perlu diingat bahwa masyarakat beraksara diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak. Peringatan Hari Aksara Internasional diharapkan dapat mengembalikan makna keaksaraan di tengah masyarakat. Keaksaraan memegang peranan penting untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang bermutu.

Tuna aksara merupakan masalah mendasar yang mengabadikan berbagai generasi manusia yang hidup dalam kemiskinan. Pertanyaannya adalah apakah kita percaya bahwa pendidikan anak yang bermutu dapat membuat mereka memiliki masa depan yang gemilang? Apakah kita percaya bahwa setiap anak harus berada di sekolah dan belajar dengan baik? Bagaimana kita dapat mewujudkan semua harapan ini apabila dunia masih memiliki 774 juta penduduk dewasa yang tuna aksara? Padahal orang dewasa merupakan aktor penting yang dapat mewujudkan kondisi pendukung untuk harapan generasi mendatang. Peringatan Hari Aksara Internasional merupakan sebuah pengingat penting bahwa kita harus menempuh jalan panjang untuk mencapai keaksaraan yang hakiki. Peringatan Hari Aksara Internasional di Indonesia juga menjadi sangat penting agar semua pihak, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, LSM dan masyarakat luas tergugah untuk sama-sama menghadapi persoalan tuna aksara ini secara serius.