Tag Archives: Media

Perlawanan Sastrawan dalam Cerpen Koran Indonesia

Standard
Perlawanan Sastrawan dalam Cerpen Koran Indonesia
Sampul Dialektika 1-1

Sampul Dialektika 1-1

PERLAWANAN SASTRA

DALAM CERPEN KORAN INDONESIA

Azwar

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tulisan ini membahas tentang perlawanan yang dilakukan oleh seorang sastrawan terhadap penindasan yang dilakukan kepada masyarakat tertindas. Sastrawan dalam hal ini adalah orang yang tercerahkan yang mewakili suara masyarakatnya. Kajian ini dilakukan terhadap sebuah cerpen berjudul “Safrida Askariah” karya Alimuddin seorang pengarang asal Aceh. Kajian atas karya ini menunjukkan bahwa ketika anggota kelompok yang tertindas mendapat akses kepada budaya media, perwakilan mereka sering mengutarakan pandangan alternatif tentang masyarakat dan menyuarakan persepsi yang lebih radikal. Dalam kajian ini juga terungkap bahwa sastrawan sebagai wakil kelompok tertindas melakukan perlawanan dengan menggunakan karya sastra sebagai “senjata”.

Keyword: Perlawanan Sastra, Kajian Budaya, Media

http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/dialektika/article/view/1415/1218

Advertisements

Menilai Kredibilitas Jurnalisme Warga

Standard
Menilai Kredibilitas Jurnalisme Warga

Jurnalisme Warga

Sumber Gambar: Kompasiana.com

Bagi sebagian orang barangkali media jurnalisme warga seperti Kompasiana dan beberapa media lainnya di Indonesia, dianggap tidak bermutu, tidak bisa dipercayai keakuratannya dan lain sebagainya yang bersifat negatif. Boleh jadi media seperti Kompasiana ini ditulis oleh oramng-orang yang bukan siapa-siapa dan kualitas tulisannya pun sangat tidak baik. Tapi kehadiran jurnalisme warga ini perlu diapresiasi karena setidaknya media ini bisa menjadi ruang public (public sphere) tempat warga menyampaikan berbagai hal terkait dengan apa yang mereka rasakan.

Ruang publik adalah tolak ukur kehidupan demokrasi dalam suatu negara. Ketika ruang publik di suatu negara berjalan dengan baik, hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di negara tersebut berjalan dengan baik. Oleh karena hal tersebut sepantasnyalah media-media seperti Kompasiana ini diapresiasi, bahkan sepantasnya masyarakat mendorong lahirnya media warga tidak hanya media online, tetapi bisa hadir dalam bentuk media televisi atau juga media cetak.

Tentang adanya warga yang bergabung dalam media warga seperti Kompasiana yang hanya merusak informasi, menyampaikan berita-berita berupa fitnah, menyampaikan hasutan dan lain sebagainya yang bersikap negatif, kita juga tidak memungkiri bahwa hal itu terjadi sebagai akibat dari ketidaksadaran masyarakat atas pentingnya informasi yang baik, benar dan bermanfaat.

Pun demikian dengan ditemuinya nama-nama palsu dengan berbagai tujuan, hal itu tidak harus membuat rendahnya nilai media warga di mata masyarakat. Seperti di Kompasiana, dari sekian ribu penulisnya, tidak selalu ada nama-nama yang perlu diragukan, tetapi ada juga penulis-penulis di Kompasiana yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Menyebut beberapa contoh seperti Iwan Piliang yang dikenal sebagai Citizen Reporter. Tentu sudah banyak orang yang mengenal Iwan Piliang, dia sudah menjadi Kompasianer sejak 17 January 2009 dengan 210 artikel dan 1339 tanggapan. Ada juga nama Faisal Basri, ekonom yang pernah menjadi calon gubernur DKI Jakarta dan mengaku memiliki aktivitas mengajar, menulis, dan sesekali meneliti. Ada juga Kang Arul, Doktor dalam bidang Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada, Jogyakarta.

Dari paparan singkat di atas, penulis ingin menyampaikan bahwa tidak selalu jurnalisme warga tidak kredibel, walaupun semua orang bisa menulis di media ini. Jurnalisme warga seperti Kompasiana dan sejenisnya hadir sebagai bagian dari usaha memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan memberikan informasi. Kalaupun ada hal-hal negatif yang mengiringinya, sebaiknya ini menjadi perhatian kita bersama untuk mengurangi dampak negartif dari jurnalisme warga.

Azwar Sutan Malaka Bekali Mahasiswa UMS dengan Kiat Menulis Skenario

Standard
Azwar Sutan Malaka Bekali Mahasiswa UMS dengan Kiat Menulis Skenario

Skenario adalah cetak biru (blue print) dalam sebuah produksi film. Skenario menjadi panduan bagi semua yang terlibat dalam produksi film mulai dari produser, sutradara, kameramen, penata artistik (art director), pemain bahkan menjadi panduan bagi crew-crew film tingkat operasional lainnya. Hal itu seperti disampaikan Azwar Sutan Malaka pada acara Workshop Penulisan Skenario di Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015.

Pada acara yang diadakan di Gedung Seminar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMS itu, Azwar yang juga merupakan penulis skenario ini menyampaikan, karena skenario adalah panduan bagi banyak orang yang terlibat dalam produksi film, maka cara penulisan skenario pun bersifat teknis dan mendetail. “Hal ini tentu berbeda dengan penulisan bentuk fiksi lainnya seperti novel dan cerpen karena pada dasarnya skenario film tidak akan dibaca oleh pihak external seperti novel dan cerpen tersebut,” jelas Azwar.

Lebih jauh penulis muda yang menjadi juara pertama Lomba Penulisan Skenario Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2014 yang lalu itu juga menyampaikan bahwa, skenario yang baik memberi peluang yang sangat besar untuk menciptakan film bermutu. Sementara itu skenario yang jelek sudah pasti tidak akan bisa menghasilkan film yang bermutu.

“Oleh sebab itu skenario harus dirancang dengan sangat matang, membutuhkan kerja keras dengan tidak hanya duduk menunggu inspirasi di depan layar komputer, akan tetapi sebagai penulis skenario kita juga harus melakukan riset-riset, baik riset lapangan ataupun riset kepustakaan,” jelas Azwar dihadapan ratusan mahasiswa UMS tersebut.

Azwar Workshop Skenario UMS3

Sementara itu Yanti Haryanti, MA, Wakil Dekan Bidang Kerjasama Fakultas Komunikasi dan Informatika, UMS menyampaikan bahwa keterampilan menulis skenario bagi mahasiswa komunikasi adalah suatu hal yang sangat penting sebagai bekal untuk menempuh dunia kerja di masa mendatang. “Untuk memasuki industri kreatif mahasiswa harus dibekali berbagai keterampilan, salah satunya adalah keterampilan menulis scenario ini,” jelas Yanti.

Yanti juga menyampaikan bahwa ke depan dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dalam dunia kerja mahasiswa Indonesia tidak hanya bersaing dengan sesama orang Indonesia, tetapi juga akan bersaing dengan lulusan perguruan tinggi di ASEAN.

Bagaimana Media Mengubah Masyarakat (Bagian 2)

Standard
Bagaimana Media Mengubah Masyarakat (Bagian 2)

Azwar SM

Fungisonalisme Media dan Kasus Daina

Ditulis Oleh: Azwar Sutan Malaka

Dennis Mc Quail dalam buku Mass Communication Theory (2005) menjelaskan bahwa media berperan dalam pengembangan masyarakat, karena media adalah bagian dari sistem yang ada di masyarakat itu sendiri. Dennis Mc Quail mengacu pada pendapat Lerner (1958) juga berpendapat bahwa media sangat berperan dalam proses transformasi kebudayaan dari tradisionalitas menuju modernitas. Seperti kutipan berikut ini:

“…media dapat membantu mendobrak tradisionalisme yang menghambat modernisasi dengan mempertinggi harapan dan aspirasi, memperluas wawasan, memungkinkan orang-orang untuk membayangkan dan menginginkan alternatif lebih baik bagi diri sendiri dan bagi keluarga mereka.” (Mc Quail, 1987: 96)

Bila dihubungkan dengan kasus Daina di Minangkabau, maka dapat dilihat bahwa Soeara Koto Gedang memberi interprestasi dan komentar terhadap apa yang terjadi di dalam masyarakat. Surat kabar Soeara Koto Gedang memberikan dukungan terhadap norma yang mapan dianggap lebih baik. Soeara Koto Gedang juga digunakan sebagai alat sosialisasi dan koordinator aktivitas yang terpisah antara masyarakat Koto Gadang sendiri, maupun para intelektual yang berada di perantauan, hingga tokoh sekelas Bung Hatta pun ikut menyumbangkan pikiran terhadap kasus tersebut.

Soeara Koto Gedang berperan membangun konsensus dalam kasus Daina ini. Karena peran surat kabar Soeara Koto Gedang, terjadi kesepakatan antara dua pihak pro dan kontra terhadap adat yang menghukum para perempuan yang menikah bukan dengan lelaki dari daerahnya. Konsensus itu disepakatai kedua belah pihak pada tahun 1952 yang menyatakan bahwa perempuan boleh menikah dengan lelaki manapun dengan persyaratan yang dianggap bisa diterima oleh kedua belah pihak.

Dalam kasus ini juga dapat dilihat bahwa Soeara Koto Gedang sebagai surat kabar yang berpengaruh kala itu berperan menyusun pesan yang diprioritaskan. Saat itu mereka menganggap bahwa gerakan perempuan Koto Gadang yang menuntut hak mereka setara dengan lelaki yang boleh menikah dengan perempuan manapun adalah agenda penting yang harus diprioritaskan. Oleh sebab itu surat kabar Soeara Koto Gedang memprioritaskan berita tentang gerakan mereka itu dan perkembangannya.

Sebagai media untuk mendidik masyarakat, Soeara Koto Gedang telah melakukan pendidikan tentang kesetaraan gender antara lelaki dan perempuan dalam waktu yang panjang. Kalau lelaki boleh menikah dengan perempuan dari negeri manapun, mereka juga menganggap bahwa perempuan memiliki hak yang sama. Dalam kasus ini yang terpenting adalah bagaimana tanggapan para perempuan Koto Gadang, bahwa bila lelaki Koto Gadang boleh menikah dengan perempuan dari luar daerah tentu saja perempuan-perempuan yang jumlahnya banyak di Koto Gadang tidak akan mendapatkan pasangan. Dengan demikian maka semakin terbuka peluang bahwa perempuan dijadikan istri kedua, istri ketiga, istri keempat atau bahkan dalam jumlah yang lebih banyak.

Di dalam Buku Koto Gadang Masa Kolonial (Azizah dkk: 2007) dikutip data jumlah lelaki Minangkabau yang poligami masa itu.

“Menurut Anna Syarif dalam (surat kabar) Bintang Hindia bahwa kaum laki-laki Minangkabau memang paling tinggi prosentasenya yang berpoligami di seluruh Hindia Belanda. Angka tahun 1920 adalah 7,8 %, sama tingginya dengan Lampung. Berbini 3 dan 4 disana pula yang terbanyak, „Hal itu tak mengherankan karena adat semenda yang diadatkan disana, sedang di Lampung tidak pula berbeda jauh dengan di Minangkabau.” (Azizah dkk, 2007:39)

Kondisi yang tidak adil terhadap perempuan Koto Gadang itu mendorong Soeara Koto Gadang melakukan pendidikan gender untuk membuka mata masyarakat bahwa kondisi itu bukanlah hal yang baik untuk masa depan perempuan Koto Gadang. Surat kabar Soeara Koto Gedang berhasil mempengaruhi masyarakat tentang apa yang mereka suarakan. Masyarakat yang semula tidak berpihak pada Daina, dan bahkan terkesan menerima begitu saja hukuman adat itu, akhirnya bersimpati pada Daina dan menganggap Daina sebagai pahlawan bagi perempuan-perempuan Koto Gadang khususnya, perempuan seluruh dunia pada umumnya.

Melihat kondisi bangsa kita akhir-akhir ini sudah sepantasnya kita mengambil ibroh (contoh) pada kasus Daina dan Soeara Koto Gedang, dari kasus ini dapat dilihat bahwa media memiliki kekuatan yang luar biasa mengubah kehidupan manusia. Banyak masyarakat berharap agar media bisa menjadi pemicu untuk memberikan perubahan-perubahan yang berarti di tengah masyarakat. Tidak hanya pada kasus Prita dan Bibit-Chandra, tetapi semestinya media berperan dalam kasus-kasus besar yang tengah melilit Indonesia. Semoga saja harapan ini tidak sekedar mimpi belaka.

 

Bagaimana Media Mengubah Masyarakat (Bagian 1)

Standard
Bagaimana Media Mengubah Masyarakat (Bagian 1)

Menulis1

Ditulis Oleh: Azwar Sutan Malaka

Media memiliki peranan penting di dalam masyarakat. Hal itu tidak hanya pada zaman modern sekarang ini seperti yang kita ikuti dalam kasus Prita, dimana media massa berhasil melakukan perubahan terhadap peraturan yang sah. Ketika pengadilan menghukum Prita, karena dianggap mencemarkan nama baik sebuah Rumah Sakit, media berperan menggugurkan anggapan itu dengan membela Prita. Kasus lain seperti Bibit-Chandra ketua KPK yang tidak jadi dihukum karena media massa bersama rakyat tidak menginginkannya.

Di Minangkabau, jauh hari sebelum kasus Prita atau Bibit-Chandra, kasus Daina sempat menghangat pada tahun 1920, karena sebuah surat kabar ketika itu Soeara Koto Gedang menjadikannya berita tetap selama bertahun-tahun kemudian dan dengan surat kabar itu, para perempuan Koto Gadang berhasil membuat perubahan.

Kasus Daina di Minangkabau (1920)

Di dalam buku Koto Gadang Masa Kolonial karangan Azizah dkk (2007) dituliskan sebuah peristiwa pada tahun 1920, di Minangkabau. Saat itu Minangkabau secara khusus, Hindia Belanda pada umumnya dikejutkan oleh kasus Daina, seorang perempuan Koto Gadang yang bekerja sebagai post asisstent di kantor pos Medan. Daina kala itu menjadi buah bibir masyarakat baik di Minangkabau ataupun di daerah lain seperti Medan dan Batavia. Nama Daina muncul pertama kali di surat kabar Soeara Koto Gedang, sebuah surat kabar yang diterbitkan oleh masyarakat terpelajar Koto Gadang (sekarang menjadi salah satu nagari di Kabupaten Agam, Sumatera Barat), yang kala itu memuat surat terbuka kepada pejabat Belanda Van Ronkel di Bukittinggi.

Surat terbuka redaksi surat kabar Soeara Koto Gedang itu bersimpati kepada Daina, karena perempuan itu dihukum secara adat dengan hukuman buang tikarang, atau dibuang sepanjang hidup dari kampung halamannya, artinya Daina tidak boleh lagi menginjakkan kaki di tanah kelahirannya sendiri, tidak boleh menemui keluarganya sendiri di kampung itu. Bagi pihak keluarga yang menerima kehadiran Daina, akan dijatuhi hukuman yang sama.

Hal ikhwal mengapa Daina dijatuhkan hukuman seberat itu adalah karena Daina menikah dengan seorang lelaki Jawa bernama Pomo, teman sekantornya di kantor pos Medan. Zaman itu, peraturan adat Nagari Koto Gadang melarang perempuan Koto Gadang menikah dengan lelaki yang bukan berasal dari daerah Ampek Koto (Sianok, Koto Gadang, Guguak, dan Tabek Sarojo, daerah ini sekarang menjadi bagian dari Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam).

Surat terbuka redaksi Soeara Koto Gedang itu menyulut polemik dengan munculnya tulisan-tulisan dari intelektual Minangkabau baik yang pro dengan redaksi Soeara Koto Gedang yang membela Daina ataupun yang kontra (yang membela hukum adat buang tikarang). Di antara suara yang mendukung surat kabar itu adalah datang dari B Salim seorang perantau Minangkabau yang bermukim di Karawang dalam sebuah tulisannya dalam surat kabar Soeara Koto Gedang edisi Agustus 1920 yang berjudul: “Perkawinan Postassistente Daina Dengan Seorang Jawa Teman Sekerja Di Medan”.

Sementara suara-suara yang mendukung untuk melestarikan adat daerahnya berasal dari Amir Sutan Makhudum, yang bersama beberapa orang masyarakat Koto Gadang membawa kasus Daina ke musyawarah para penghulu (pimpinan) Koto Gadang, yang akhirnya bersikukuh dengan hukuman terhadap Daina itu.

Polemik pemberian hukuman terhadap Daina itu tidak berhenti pada tahun 1920 itu. Surat Kabar Soeara Koto Gedang, selalu memberitakan kejadian-kejadian yang berhubungan erat dengan kasus Daina. Beberapa peristiwa penting yang diilhami oleh kasus Daina ini adalah Petisi Hadisah (1924), petisi tujuh orang perempuan Koto Gadang (Hadisah, Rawidah, Sjahroem I, Syahroem II, Roebak, Fatimah, Zabidah dan Roebiah) yang meminta hak perempuan untuk bisa menikah dengan siapa saja lelaki yang diinginkannya, dari daerah mana saja.

Pada tahun 1926 pernikahan Mariatul, adik Haji Agus Salim yang tidak direstui oleh ayahnya sendiri karena juga menikah bukan dengan orang Minangkabau. Haji Agus Salim yang terinspirasi oleh keberanian Daina itu mengambil alih peran sebagai wali untuk menikahkan adiknya. Karena itu ayahnya Sutan Muhammad Salim melaporkan Agus Salim kepada jaksa di Bukittinggi. Setelah ditelusuri laporan ayah kandung Agus Salim itu, akhirnya dipilih jalan damai untuk kasus itu.

Selain itu pada tahun 1934, R. Sutan Sinaro dan istrinya menikahkan anak mereka Nurhawaniah dengan seorang lelaki dari negeri Melayu bernama Ahmad dari Pahang, Malaysia. Pernikahan itu dilakukan di Bukittinggi di tengah gugatan dari masyarakat yang juga menggunakan peraturan yang sama digunakan untuk menghukum Daina, tetapi pernikahan itu sendiri di restui oleh keluarga Nurhawaniah, yang kemudian dengan berani membelanya.

Perjuangan perempuan Koto Gadang yang didukung surat kabar Soeara Koto Gedang itu melalui tahun-tahun penting yang cukup lama. Pada tahun 1936 dikeluarkan keputusan adat yang membolehkan perempuan Koto Gadang menikah dengan lelaki selain dari Ampek Koto (Sianok, Koto Gadang, Guguak, dan Tabek Sarojo), tetapi harus lelaki bersuku Minangkabau.

Puncak perjuangan menuntut kesetaraan itu terjadi pada tahun 1952 ketika keputusan adat memutuskan bahwa lelaki dari daerah selain Minangkabau pun boleh menikahi perempuan Koto Gadang, dengan syarat yang ditentukan yaitu lelaki itu harus diakui sebagai anggota satu suku di Minangkabau dengan proses “tabang basitumpu hinggok mancangkam”, yaitu suatu proses pemberian suku untuk orang yang bukan bersuku Minangkabau. Semacam pengakuan sebagai orang Minangkabau. Hal inilah yang berlaku sampai sekarang. Surat Kabar Soeara Koto Gedang, akhirnya menempatkan Daina sebagai pahlawan dalam perjuangan kesetaraan ini.

Mengikuti polemik Daina seperti yang diuraikan di atas akan menjadi menarik untuk dicermati. Kasus yang menghangat pada tahun 1920 itu adalah sebuah bentuk bagaimana peran media dalam meruntuhkan tradisi lama yang dianggap tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat.