Pemerintah ngotot akan mengimpor beras 1 juta ton pada awal tahun 2021 ini, 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Badan Urusan Logistik (Bulog). Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, impor beras tersebut terpaksa dilakukan untuk menjaga stok beras nasional. Menurut Ketua Umum Partai Golkar itu pemerintah melihat bahwa ketersediaan komoditas pangan itu sangat penting, oleh sebab itu penyediaan beras dengan stok 1-1,5 juta ton ini harus terpenuhi.
Senada dengan Airlangga, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga menyampaikan, rencana impor beras ini telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas, Kementerian Perdagangan bahkan telah mengantongi jadwal impor beras tersebut. Menurut dia, impor beras akan digunakan untuk menambah cadangan beras pemerintah.
Impor beras untuk mengatasi kekurangan beras itu memang penting. Tapi saat ini kondisi beras Indonesia justru dalam keadaan surplus. Hal itu bukan pendapat saya, tapi fakta yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) dan juga laporan dari Asosiasi Petani, Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA).
Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) menilai bahkan ada potensi peningkatan produksi beras tahun 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan adanya potensi peningkatan produksi padi pada 2021 yaitu potensi produksi padi subround Januari hingga April 2021 sebesar 25,37 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), mengalami kenaikan sebanyak 5,37 juta ton atau 26,88 persen dibandingkan subround yang sama tahun 2020 sebesar 19,99 juta ton GKG.
Sikap pemerintah yang ngotot impor beras ini menimbulkan berbagai prasangka buruk di tengah-tengah masyarakat. Ada dugaan jangan-jangan memang benar pemerintah impor beras bukan untuk kepentingan rakyat sebenarnya. Tapi untuk kepentingan segelintir orang yang “bermain” di balik impor beras itu. Para pebisnis laknat yang ingin mengambil keuntungan dari impor beras itu.
Bayangkan saja, saat ini di beberapa wilayah Indonesia sudah memasuki masa panen yaitu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, serta Kalimatan Selatan. Awal Maret hingga Mei merupakan masa panen raya petani Indonesia. Lalu dalam kondisi ini pemerintah ingin membeli beras (impor) dari luar negeri, lantas siapa yang akan menyerap panen raya petani Indonesia?
Heran, bukan kah sejatinya pemerintah melindungi hak-hak petani Indonesia, pemerintah harus menjaga agar harga gabah petani tetap stabil, bukan justru menjatuhkan harga beras petani dengan mengimpor beras dari petani luar negeri.
Kecemasan akan kebijakan pemerintah impor beras ini bukan hanya dari penulis saja, tapi Yadi Syofyan Noor, Sekretaris Jenderal KTNA Nasional juga meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan impor beras yang akan dilakukan pemerintah pada saat beras dalam negeri diprediksi meningkat.
Menurut Yadi, kebijakan impor beras tersebut akan berdampak penurunan harga jual hasil panen padi petani serta membuat mental petani tertekan karena merasa kurang dihargai jerih payahnya selama ini. Yadi berharap, pemerintah melalui Perum Bulog dapat menyerap dan menampung hasil produksi padi di daerah-daerah.
Selain itu Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Arif Satria juga menolak kebijakan pemerintah tersebut, karena impor beras hanya akan meresahkan petani. Prof. Arif Satria menyarankan pemerintah untuk melakukan langkah strategis dalam menyambut panen raya yang sebentar lagi memasuki puncak. Dalam hal ini perlu adanya sinergi antara Kementerian Pertanian (Kementan), Bulog dan berbagai instansi yang harus dilakukan.
Jika impor terjadi, maka dampaknya akan sangat serius terhadap harga dan itu akan merugikan petani. Pemerintah harus menghargai petani yang sudah bersusah payah, berjerih payah dan bekerja keras untuk memberikan suplai pangan untuk Indonesia.
Jika realitas di tengah-tengah masyarakat dan berdasarkan data BPS kondisi beras Indonesia cukup, selain itu juga petani-petani Indonesia akan memasuki masa panen raya, artinya ketersediaan beras Indonesia saat ini masih cukup. Lalu untuk apa dan untuk kepentingan siapa pemerintah memaksakan impor beras? (*)
Sumber Tulisan: https://www.kompasiana.com/azwarnazir/60483b38d541df7961592db4/impor-beras-kepentingan-siapa.
Azwar Sutan Malaka 